SURABAYA (Lentera) – Pembangunan Flyover Taman Pelangi yang ditargetkan mulai dikerjakan pada September 2026, hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda pelaksanaan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati meminta Pemkot Surabaya segera memastikan, proyek yang disebut telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 itu.
Aning mengatakan, Pemkot harusnya segera melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengetahui penyebab belum dimulainya pembangunan.
Kepastian tersebut dinilai penting, agar proyek yang direncanakan untuk mengurai kemacetan di kawasan Ahmad Yani, Bundaran Dolog, hingga jalur menuju Frontage Road itu tidak terus tertunda.
Ia mengungkapkan, berdasarkan komunikasi terakhir dengan Pemkot Surabaya, pembangunan flyover tersebut seharusnya sudah mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat dan mulai dikerjakan pada September 2026.
“Ya, Taman Pelangi ini menggunakan APBN. Berdasarkan komunikasi pemerintah kota dengan pemerintah pusat, proyek ini sudah masuk APBN dan seharusnya mulai dikerjakan,” kata Aning pada Lentera, Kamis (8/10/2026).
Namun, hingga awal Oktober, belum terlihat tanda-tanda pengerjaan di lokasi. Untuk itu, Politisi dari Fraksi PKS ini meminta, Pemkot Surabaya memastikan apakah terdapat perubahan kebijakan, pergeseran anggaran, atau kendala lain yang menyebabkan proyek tersebut belum berjalan.
“Karena wujudnya sekarang kan belum. Berarti pemerintah kota kita dorong harus berkomunikasi ulang, apakah ada pergeseran terkait APBN ini ataukah ada yang lainnya, ini harus dipastikan betul,” ungkapnya.
Menurut Aning, kepastian status proyek menjadi penting karena pembiayaan pembangunan flyover tersebut sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah pusat. Sementara itu, anggaran daerah yang sebelumnya disiapkan untuk proyek tersebut, telah dialihkan untuk membiayai pembangunan lainnya.
“Full 100 persen dari APBN. Jadi, anggaran kita yang di APBD sudah digeser untuk pembangunan yang lainnya,” tuturnya.
Aning berharap, Pemkot Surabaya segera memperoleh kejelasan dari pemerintah pusat, termasuk mengenai status pendanaan dan jadwal pelaksanaan.
"Dengan begitu, masyarakat mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan proyek yang diharapkan dapat membantu mengurangi kemacetan di salah satu akses utama menuju Kota Pahlawan tersebut," tutupnya.
Reporter: Amanah/Editor: Ais
.jpg)
Post a comment