SURABAYA (Lentera) – Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak pembahasan penyesuaian upah pekerja untuk 2027.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, menilai tuntutan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berbasis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3,5 juta serta kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebesar 7,5 persen hingga 9 persen beralasan di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Beras naik, minyak naik, sabun naik, semuanya naik. Kondisi ekonomi 2025 dan 2026 ini sudah berbeda. Secara pribadi dan lembaga, tuntutan KHL ini memang harus kita usahakan bersama pengusaha,” ungkap, Selasa (6/10/2026).
Untuk membahas formulasi penyesuaian upah, Komisi E berencana memanggil Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim. Pembahasan tersebut diarahkan untuk mencari formulasi penyesuaian upah yang adil bagi pekerja maupun dunia usaha.
Selain persoalan upah, Komisi E DPRD Jatim juga menyiapkan langkah preventif menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui regulasi daerah. Komisi E berkeinginan menjadikan Raperda Jaminan Pesangon dan Jaminan Sosial sebagai usul inisiatif.
”Kami berkeinginan menjadikan Raperda Jaminan Pesangon dan Jaminan Sosial ini sebagai usul inisiatif Komisi E DPRD Jatim agar perlindungan terhadap buruh berjalan maksimal,” tegasnya.
Di sisi lain, elemen buruh juga meminta percepatan pembentukan UU Ketenagakerjaan baru di DPR RI pasca-Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Pekerja menolak aturan pengali pesangon 0,5 serta meminta peninjauan ulang sistem alih daya (outsourcing).
Menanggapi hal tersebut, Untari memastikan akan berkonsolidasi dengan pimpinan Komisi IX DPR RI untuk mengawal amanat putusan MK.
”Kebetulan pimpinan Komisi IX DPR RI satu partai dengan kami. Kami bisa berkoordinasi untuk melihat sejauh mana amanat perbaikan undang-undang tersebut dilaksanakan di pusat,” pungkas Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut.(ADV)
Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment