Komisi D DPRD Jatim Bidik Anggaran Rp1,5 Triliun untuk Transportasi Publik

SURABAYA (Lentera) -Komisi D DPRD Jawa Timur membidik dukungan anggaran hingga Rp1,5 triliun untuk pengembangan transportasi publik terintegrasi. Angka tersebut mengacu pada alokasi 5 persen dari APBD sebesar Rp30 triliun sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono.

Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim mengatakan, kebutuhan anggaran tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan transportasi darat. Konektivitas transportasi laut juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan, terutama untuk wilayah kepulauan di Jawa Timur.

"Pak Nyono Kadishub menyampaikan, amanah undang-undangnya kan sebetulnya 5 persen dari APBD, maka kalau 5 persen dari Rp30 triliun saja, itu Rp1,5 triliun. Itu tidak hanya untuk Trans Jatim atau di daratnya saja, tapi juga untuk koneksi yang di laut. Kan kita enggak boleh terus mengenyampingkan kepulauan yang ada di Jawa Timur," ungkap Abdul Halim, Selasa (6/10/2026).

Kebutuhan anggaran tersebut menjadi bagian dari pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi. Melalui Raperda ini, penataan layanan angkutan di Jatim diarahkan tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan terhubung mulai dari ketersediaan moda, simpul rute, hingga integrasi tiket terpadu.

Integrasi moda nantinya menghubungkan Trans Jatim dengan angkutan pengumpan atau feeder milik kabupaten/kota, stasiun kereta api, terminal, bandara, hingga pelabuhan. Jaringan konektivitas juga mencakup Trans Jatim Laut untuk melayani wilayah kepulauan dan kawasan pesisir.

Politisi Gerindra tersebut juga menyebut dukungan perlu diberikan kepada kabupaten yang memiliki kapasitas APBD kategori menengah dan bawah agar mampu menyediakan feeder. Salah satu skema yang diharapkan dapat disiapkan adalah hibah atau bantuan khusus.

"Bahkan kalau kemudian bagi kabupaten yang memiliki APBD dalam kategori menengah dan bawah, itu kita berharap—kita memiliki skema ya, tapi ini belum diputuskan, ini next setelah Raperda itu menjadi Perda—yaitu kita berikan hibah, gitu. Bantuan khusus kepada kabupaten yang nantinya untuk adanya feeder di kawasan yang kemudian sebagai penunjang Trans Jatim," jelasnya.

Pengembangan transportasi terintegrasi tersebut juga menyasar layanan Trans Jatim yang telah beroperasi sejak 2022. Saat ini, layanan tersebut telah mencatatkan load factor melampaui 100 persen di delapan koridor. (ADV)

Reporter: Pradhita|Editor: Arifin BH