SURABAYA (Lentera) – Keterbatasan penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi persoalan yang dirasakan warga di wilayah RW 9, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Surabaya. Jarak antartitik lampu yang dinilai terlalu jauh membuat sebagian warga terpaksa memasang penerangan sendiri.
Keluhan tersebut disampaikan kepada anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono, saat menggelar reses, Rabu (7/10/2026) malam. Persoalan itu akan diteruskan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya untuk ditindaklanjuti.
Politisi yang akrab disapa Buleks ini mengatakan, kebutuhan penerangan jalan perlu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Ia juga menyoroti warga yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kebutuhan penerangan di lingkungannya.
“Kalau PJU juga ini ternyata warga masyarakat ini bayar. Sehingga nanti akan kita sampaikan ke Dinas Perhubungan untuk bisa disalurkan melalui saluran PJU,” kata Buleks dikutip Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, penambahan titik PJU perlu dipertimbangkan agar penerangan lebih merata dan tidak membebani warga yang berinisiatif memasang lampu secara mandiri.
“Jadi supaya lampu-lampu kecil atau yang di jalan itu, karena jaraknya itu jauh. Mungkin untuk tambahan titik,” ujarnya.
Selain penerangan jalan, warga juga menyampaikan persoalan perawatan pohon besar yang berada di jalur akses penting masyarakat. Buleks mengaku telah meneruskan dokumentasi kondisi pohon tersebut kepada dinas terkait agar mendapat perhatian lebih lanjut.
Dalam reses tersebut, persoalan perubahan data desil juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Buleks menilai perubahan data tersebut perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan.
“Desil ini sudah kita sampaikan bahwa ini menjadi pembahasan kita atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak kepada masyarakat. Tentunya harapannya untuk pendidikan,” jelasnya.
Aspirasi lain datang dari kelompok ibu-ibu pengajian yang berharap pemerintah kembali memfasilitasi kebutuhan perlengkapan kegiatan komunitas. Bantuan yang diharapkan antara lain seragam, perlengkapan pengajian, tenda, sound system, dan peralatan pendukung lainnya.
Buleks mengatakan, warga berharap dukungan semacam itu dapat kembali diberikan untuk menunjang kegiatan kemasyarakatan di lingkungan mereka.
“Harapannya dari warga masyarakat itu bahwa semoga bisa kembali ada. Seragam, perlengkapan pengajian, sound system dan lain-lain ini mereka berharap,” katanya.
Menurut Buleks, kelompok pengajian merupakan bagian dari komunitas masyarakat yang turut berperan dalam kegiatan sosial. Karena itu, aspirasi mengenai dukungan perlengkapan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
“Kalau memang itu secara transparansi diberikan kepada masyarakat, ya harapan kami permohonan dari masyarakat memfasilitasi,” ujarnya.
Buleks menambahkan, warga juga mengeluhkan biaya pembuangan sampah atau limbah tertentu yang disebut masih dibebankan kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu dikonfirmasi terlebih dahulu kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memastikan dasar pengenaan biayanya.
“Ini menjadi catatan kami. Ini nanti yang akan kita sampaikan, benar dan tidaknya. Dan itu menjadi tugas kami,” pungkasnya.
Diketahui, berbagai aspirasi tersebut akan dibawa ke pembahasan internal fraksi dan diteruskan kepada OPD terkait untuk memperoleh kejelasan serta tindak lanjut sesuai kewenangannya.
Reporter: Amanah
.jpg)
Post a comment