Reses Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya: Warga Keluhkan Pengangguran, BPJS Nonaktif hingga Infrastruktur Lingkungan

SURABAYA (Lentera) – Persoalan lapangan kerja, BPJS kesehatan nonaktif, rumah tidak layak huni hingga infrastruktur lingkungan menjadi sejumlah keluhan yang muncul dalam kegiatan reses Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati.

Berbagai persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya 2027. Terlebih, ruang fiskal daerah disebut semakin terbatas sehingga kebijakan anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Aning mengatakan, persoalan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Salah satu yang banyak disampaikan warga dalam sejumlah titik reses adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan.

“Sulitnya lapangan kerja, pengangguran mendominasi di beberapa titik reses. Banyak ibu-ibu yang mengeluhkan anaknya belum bekerja, sementara ekonomi semakin sulit dan harga bahan pangan juga semakin tinggi,” kata Aning pada Lentera, Selasa (6/10/2026).

Keluhan serupa juga disampaikan warga di wilayah Bulak dan Rungkut. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, untuk membuka lebih banyak peluang kerja sekaligus memberikan solusi terhadap tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Selain persoalan pekerjaan, Aning menyoroti, banyaknya warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Berdasarkan data pemerintah pusat yang diterimanya, sekitar 50 ribu warga Surabaya tercatat memiliki BPJS nonaktif.

Menurut Aning, persoalan tersebut tidak boleh dianggap administratif semata karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

“Banyak warga yang BPJS-nya tidak aktif, padahal mereka butuh untuk berobat dan membutuhkan penanganan segera. Ini harus diantisipasi jangan sampai menyebabkan permasalahan yang merenggut nyawa atau menimbulkan kondisi kesehatan serius karena keterlambatan penanganan,” ujarnya.

Dalam reses bersama Kader Surabaya Hebat (KSH), politisi dari Fraksi PKS juga menerima masukan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesehatan. Salah satunya alat pengukur tekanan darah atau tensimeter yang dibutuhkan KSH saat melakukan pemantauan kesehatan warga secara langsung dari rumah ke rumah.

Menurutnya, KSH merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan berbasis masyarakat sehingga dukungan peralatan dasar perlu diperhatikan oleh Dinas Kesehatan.

“Karena KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door, sarana prasarana pendukung seperti tensi harus menjadi perhatian Dinkes,” tutur Aning.

Persoalan infrastruktur lingkungan, juga masih menjadi bagian dari aspirasi warga. Aning menyebut masyarakat tidak hanya meminta pembangunan fisik, tetapi juga perawatan dan normalisasi infrastruktur yang sudah ada.

Salah satu yang banyak dikeluhkan adalah saluran drainase yang mengalami sedimentasi, sehingga mengurangi kapasitas aliran air dan berpotensi memperparah genangan atau banjir.

Warga juga menyampaikan, kebutuhan sarana persampahan mulai dari bak sampah hingga gerobak pengangkut sampah. Menurut Aning, pembangunan infrastruktur kota perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan sarana dasar pengelolaan lingkungan.

“Jangan hanya fokus membangun, tetapi juga betul-betul memperhatikan normalisasi saluran, terutama sedimentasi yang menyebabkan banjir di banyak tempat,” sebutnya.

Aspirasi pembangunan atau perbaikan balai RT dan balai RW juga masih muncul dalam reses. Aning menilai, keberadaan balai RT/RW bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi menjadi salah satu penunjang pelayanan publik di tingkat lingkungan.

Di sisi lain, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) masih menjadi kebutuhan yang banyak disampaikan warga. Sebagian masyarakat dinilai sudah tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memperbaiki rumah yang kondisinya tidak layak ditempati.

“Rumah yang layak, darurat tidak bocor dan bisa dihuni, perlu mendapat perhatian dan anggarannya ditambah secara signifikan,” tegasnya.

Aning juga menerima keluhan, mengenai sejumlah pekerjaan drainase yang belum tuntas. Salah satunya berkaitan dengan terhambatnya pengiriman material akibat persoalan kontrak payung. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dievaluasi agar pekerjaan infrastruktur yang sudah dianggarkan tidak berhenti dan berlarut-larut.

Persoalan layanan air bersih turut menjadi catatan. Warga Wonorejo, Kecamatan Rungkut, mengeluhkan gangguan pada alat ukur meter air milik PDAM yang dinilai berpotensi merugikan pelanggan.

Aning meminta, persoalan tersebut mendapat perhatian serius karena PDAM merupakan salah satu BUMD yang secara langsung memberikan layanan dasar kepada masyarakat.

“Ini memang kelihatannya persoalan kecil, tetapi harus menjadi perhatian serius. PDAM adalah BUMD yang melayani kebutuhan air warga, sehingga tidak seharusnya mengabaikan banyaknya keluhan masyarakat,” ujarnya.

Dari berbagai aspirasi tersebut, Aning mendorong, agar penyusunan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia meminta, anggaran untuk Rutilahu, balai RT/RW, sarana pendukung KSH, jaring pengaman sosial serta program pengentasan pengangguran dikaji secara serius.

“Jaring pengaman sosial untuk pengendalian harga kebutuhan pokok serta inovasi pengentasan pengangguran tetap harus dikaji serius, termasuk pola dan metode pelaksanaannya di lapangan,” katanya.

Aning juga menilai, alokasi anggaran sekitar Rp47 miliar untuk program yang menyasar Gen Z masih perlu dilihat kembali efektivitas dan target akhirnya. Menurutnya, besarnya anggaran harus diikuti dengan tujuan yang jelas dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, Aning menekankan, pentingnya penentuan skala prioritas dalam APBD 2027. Aspirasi yang muncul dalam reses, menurut dia, menjadi gambaran kebutuhan riil warga yang perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran.

“DPRD menyambung lidah warga kota Surabaya agar mereka mendapatkan haknya dalam APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2027. Karena itu, kondisi riil warga harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas anggaran,” pungkasnya.

Reporter: Amanah/Editor: Ais