SURABAYA (Lentera) — Lebih dari empat dekade berkecimpung di dunia koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Dr. Mas Purnomo Hadi membawa satu prinsip yang terus ia pegang yaitu AKIK. Empat huruf itu merupakan kependekan dari Adaptif, Kreatif, Inovatif, serta Komunikatif.
Bagi pria kelahiran Pamekasan, 18 Agustus 1961, itu, AKIK bukan sekadar jargon birokrasi. Prinsip tersebut ia gunakan sejak masih sekolah, menjalani kuliah sambil bekerja, hingga menuntaskan karier struktural sebagai birokrat yang puluhan tahun bersinggungan dengan koperasi dan UMKM.
"Saya ada jimat yang selalu saya pakai ketika saya masih sekolah, sampai saya kerja, sampai saya kuliah, sampai sekarang ini saya punya jimat. Jimat yang saya titipkan kepada teman-teman koperasi, UMKM, BUMDes, dan wisata adalah AKIK; Adaptif, Kreatif, Inovatif, serta Komunikatif. K terakhir juga bisa dimaknai dengan Kolaboratif atau Koordinasi," ujar Mas Purnomo Hadi.
Alumni berprestasi Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya itu telah mengabdi lebih dari 41 tahun di bidang koperasi dan UMKM. Sepanjang perjalanan tersebut, pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi salah satu fokus yang terus ia bawa, baik ketika berada di pemerintahan maupun saat melakukan pendampingan kepada masyarakat.
Perjalanan karier Mas Purnomo Hadi dimulai pada 1982. Saat itu ia bergabung sebagai tenaga honorer di Project Development Office, sebuah proyek pembangunan yang didanai Asian Development Bank (ADB) di bawah Kementerian Koperasi.
Proyek tersebut berakhir pada penghujung 1983. Setelah itu, ia dipindahkan ke Kantor Wilayah Departemen Koperasi Jawa Timur.
Awal 1984 menjadi titik penting dalam perjalanan kariernya. Ia resmi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan bekal ijazah sekolah menengah atas.
Status sebagai aparatur negara tidak membuatnya berhenti belajar. Di tengah pekerjaan kedinasan, ia melanjutkan pendidikan tinggi dengan disiplin yang ketat.
Dalam waktu empat tahun, kuliahnya diselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu tanggung jawab sebagai pegawai pemerintah. Pendidikan kemudian terus berlanjut seiring dengan perkembangan kariernya.
Ia menyelesaikan pendidikan magister manajemen (MM), kemudian meraih gelar doktor. Ia juga melanjutkan pendidikan di bidang ilmu hukum.
Bagi Mas Purnomo Hadi, pemahaman terhadap hukum dan regulasi merupakan bagian penting dari pekerjaan birokrasi yang setiap hari bersinggungan dengan penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
"Semua bidang itu terkait dengan hukum dan aturan. Makanya saya tertarik kuliah berbeda di bidang hukum," katanya.
Karier birokrasi Mas Purnomo Hadi mulai menanjak pada September 1989. Ia dipercaya menjadi Kepala Subbagian Tata Usaha di Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Bondowoso.
Penugasan tersebut menjadi pengalaman lapangan yang mempertemukannya secara langsung dengan persoalan koperasi dan UMKM di tingkat akar rumput.
Setelah sekitar dua tahun bertugas di Bondowoso, ia kembali ke tingkat Provinsi Jawa Timur dan mengemban berbagai posisi strategis.
Puncak karier strukturalnya terjadi pada Mei 2017 ketika ia dipercaya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Jabatan tersebut diembannya hingga pertengahan 2021.
Setelah menyelesaikan tugas tersebut, pada Agustus 2021 ia dilantik sebagai Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam posisi itu, ia tetap terlibat dalam penyusunan berbagai rekomendasi strategis sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan daerah.
Pengalaman panjang di birokrasi kemudian membentuk filosofi kerja yang ia sebut AKIK.
Bagi Mas Purnomo Hadi, Adaptif berarti kemampuan membaca perubahan zaman sekaligus dinamika regulasi agar kebijakan yang dibuat tetap relevan.
Kreatif berarti kemampuan menemukan peluang baru di tengah keterbatasan. Sementara Inovatif merupakan keberanian mengubah gagasan menjadi sistem kerja yang nyata dan membawa pembaruan.
Huruf terakhir, K, memiliki beberapa makna. Selain Komunikatif, K juga ia maknai sebagai Kolaboratif dan Koordinasi.
Menurutnya, gagasan yang baik tidak akan berjalan tanpa komunikasi terbuka, kolaborasi lintas sektor, dan koordinasi yang mampu mengurangi ego antarlembaga.
Prinsip tersebut juga menjadi cara pandangnya ketika melihat sejumlah kebijakan nasional, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mas Purnomo Hadi menilai tujuan MBG baik, tetapi pelaksanaannya perlu disesuaikan secara adaptif agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan.
Ia mengusulkan agar MBG diprioritaskan bagi siswa dari keluarga yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima.
Salah satu skema yang ia tawarkan adalah sistem kupon melalui kantin sekolah.
Dalam skema itu, sekolah mendata siswa dari keluarga kurang mampu. Mereka kemudian memperoleh kupon yang dapat ditukarkan dengan makanan bergizi di kantin sekolah.
Kantin sekolah sekaligus dapat berfungsi sebagai dapur produksi lokal yang dikelola koperasi sekolah. Dengan pola tersebut, distribusi makanan, kualitas hidangan, dan pengawasan gizi dapat dilakukan langsung di lingkungan sekolah.
Menurut perhitungannya, sistem kupon tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga 40 persen.
Anggaran yang tersisa, menurut dia, dapat dialihkan untuk kebutuhan pembangunan daerah yang lebih mendesak, seperti perbaikan jembatan dan rehabilitasi sekolah rusak di kawasan pedesaan.
Gagasan soal KDMP
Pengalaman puluhan tahun di dunia koperasi juga membuat Mas Purnomo Hadi mencermati perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Ia mengingatkan agar keberadaan KDMP tetap ditempatkan sesuai prinsip dasar gerakan koperasi sehingga tidak kehilangan jati dirinya.
Menurutnya, koperasi tidak bisa dibentuk secara instan hanya karena kebijakan pemerintah. Koperasi harus tumbuh melalui proses pembentukan kesadaran anggota, memiliki sistem iuran yang jelas, serta dibangun atas semangat kebersamaan.
"Tanpa fondasi tersebut, koperasi berpotensi kehilangan ruhnya sebagai gerakan ekonomi rakyat," katanya.
Ia juga mengingatkan agar keberadaan KDMP tidak justru mematikan usaha lokal yang telah lebih dahulu tumbuh di desa.
Karena itu, ia mengusulkan KDMP ditempatkan sebagai holding atau agregator ekonomi di tingkat desa maupun kecamatan melalui pendekatan koordinasi dan kolaborasi.
Dalam konsep tersebut, KDMP dapat berperan sebagai distributor barang-barang pabrikan dalam skala grosir. Barang kemudian disalurkan kepada warung-warung kecil dengan harga lebih murah.
Dengan pola itu, KDMP tidak menjadi pesaing masyarakat, melainkan memperkuat jaringan usaha yang telah ada. Termasuk toko kelontong milik warga dan koperasi-koperasi sekunder yang telah lama berkembang.
Reporter: Widyawati/Editor: Arifin BH
.jpg)
Post a comment